“LULUS DAN LOLOS: DUA WAJAH KELULUSAN MAHASISWA!”

Dalam kehidupan akademik, kata lulus dan lolos sering digunakan seolah-olah memiliki makna yang sama. Seorang mahasiswa dinyatakan lulus ketika seluruh persyaratan akademik dan administratif telah dipenuhi, sehingga kelulusan menjadi konsekuensi logis dari proses pendidikan yang telah dijalani. Namun, dalam praktiknya, terdapat situasi ketika kelulusan lebih menyerupai proses “meloloskan” mahasiswa dari berbagai tahapan akademik yang seharusnya menjadi instrumen untuk mengukur kompetensi. Dalam tulisan ini, lulus dan lolos digunakan sebagai dua istilah analitis untuk membedakan dua realitas tersebut. Lulus menunjuk pada pencapaian yang diperoleh melalui proses sesuai standar, sedangkan lolos menggambarkan kondisi ketika mahasiswa berhasil melewati suatu tahapan atau memperoleh status kelulusan karena dorongan situasional, toleransi, kompromi, atau pertimbangan tertentu, meskipun pencapaian akademiknya belum sepenuhnya mencerminkan standar yang seharusnya. Persoalannya bukan semata-mata apakah mahasiswa memperoleh status lulus, tetapi apakah status tersebut benar-benar merepresentasikan kompetensi yang telah dicapai.

Sejalan dengan itu, Biggs dan Tang (2011) menegaskan bahwa assessment is not about measuring learning, but about ensuring that learning outcomes are actually achieved. Penilaian dalam pendidikan tinggi bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen untuk memastikan capaian pembelajaran benar-benar tercapai. Jika fungsi ini melemah, kelulusan berpotensi bergeser dari validasi kompetensi menjadi sekadar formalitas akhir studi.

Persoalan ini tidak adil apabila seluruh tanggung jawab diletakkan kepada mahasiswa. Lembaga pendidikan tinggi memiliki posisi penting dalam membentuk budaya akademik dan memastikan standar dijalankan secara konsisten. Di satu sisi, perguruan tinggi dituntut meningkatkan angka kelulusan, masa studi, kepuasan mahasiswa, dan berbagai indikator kinerja. Di sisi lain, perguruan tinggi bertanggung jawab memastikan lulusan memiliki kompetensi sesuai capaian pembelajaran. Ketegangan muncul ketika keberhasilan institusi lebih banyak dibaca melalui angka kelulusan daripada kualitas lulusan. Jika standar akademik perlahan disesuaikan agar semakin banyak mahasiswa dapat dinyatakan lulus, maka kelulusan berisiko berubah dari pengakuan atas pencapaian kompetensi menjadi sekadar indikator penyelesaian studi. Pendidikan tinggi, sebagaimana diingatkan Barnett (2009), bukan sekadar menghasilkan lulusan, tetapi membentuk individu yang mampu berinteraksi secara kritis dengan pengetahuan dan masyarakat.

Dosen pun berada pada posisi yang tidak sederhana. Dosen memiliki tanggung jawab melakukan penilaian secara objektif, memberikan umpan balik, membimbing mahasiswa mencapai kompetensi, dan mempertahankan standar akademik. Namun, dalam praktiknya, dosen dapat menghadapi tekanan penyelesaian studi, batas masa studi, permintaan mahasiswa dan keluarga, kebijakan institusi, hingga pertimbangan kemanusiaan. Di sinilah integritas akademik diuji. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperbaiki kekurangan merupakan bagian dari proses pendidikan; tetapi memberikan kelulusan tanpa memastikan tercapainya kompetensi merupakan persoalan yang berbeda. Dosen bukan sekadar penjaga pintu kelulusan, tetapi juga penjaga makna dari kelulusan itu sendiri.

Lulus atau Lolos: Antara Standar Akademik, Integritas Dosen, dan Tanggung Jawab Mahasiswa

Jika dilihat dari perspektif penjaminan mutu pendidikan tinggi, perbedaan antara lulus dan lolos bukan sekadar permainan istilah. Pendidikan tinggi memiliki standar yang harus dicapai mahasiswa sebelum memperoleh pengakuan sebagai lulusan. Kelulusan semestinya merupakan konsekuensi dari tercapainya kompetensi, bukan sekadar karena mahasiswa telah menempuh sejumlah semester, menyelesaikan tugas akhir, atau memenuhi persyaratan administratif. Persoalan muncul ketika mekanisme yang seharusnya memastikan capaian pembelajaran justru berubah menjadi mekanisme untuk mencari cara agar mahasiswa dapat dinyatakan selesai. Karena itu, pertanyaan penting bukan hanya “berapa banyak mahasiswa yang lulus?”, tetapi “apakah mahasiswa yang lulus benar-benar telah mencapai standar kompetensi yang dijanjikan?”

Dalam konteks perguruan tinggi swasta, persoalan menjadi lebih kompleks karena kampus tidak hanya menghadapi tuntutan akademik, tetapi juga realitas pasar pendidikan. Perguruan tinggi swasta berada dalam dilema antara menjaga standar kualitas dan mempertahankan daya tarik institusi. Kompetisi mendapatkan mahasiswa dapat mendorong kampus menampilkan diri sebagai institusi yang “ramah mahasiswa”. Namun, keramahan dapat bergeser menjadi fleksibilitas berlebihan apabila standar evaluasi dilonggarkan, beban akademik dipermudah, atau proses kelulusan dipercepat agar institusi terlihat efisien dan tidak “menyulitkan”. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut berisiko mengaburkan batas antara pendidikan bermutu dan pendidikan yang sekadar kompetitif secara pemasaran.

Dilema Perguruan Tinggi Swasta: Menjaga Mutu atau Sekadar Memastikan Mahasiswa Lulus?

Di sinilah lembaga pendidikan tinggi perlu melakukan evaluasi terhadap dirinya sendiri. Tekanan untuk meningkatkan angka kelulusan, memperpendek masa studi, mempertahankan jumlah mahasiswa, meningkatkan kepuasan, atau memenuhi indikator kinerja merupakan realitas yang tidak dapat diabaikan. Namun, indikator kelembagaan tidak boleh menggeser tujuan utama pendidikan tinggi. Jika mahasiswa yang masih memiliki kekurangan akademik terus diberi kemudahan agar segera lulus, persoalannya tidak lagi berada pada mahasiswa semata, tetapi juga pada sistem yang memungkinkan standar dinegosiasikan. Sebaliknya, mahasiswa tidak dapat berlindung sepenuhnya di balik kelemahan sistem. Mahasiswa tetap memiliki tanggung jawab untuk belajar, memenuhi capaian pembelajaran, menerima evaluasi, memperbaiki kekurangan, dan menunjukkan kompetensinya. Lembaga yang terlalu mudah meluluskan, dosen yang terlalu mudah memberikan toleransi, dan mahasiswa yang terbiasa mencari jalan termudah dapat membentuk ekosistem yang menghasilkan lulusan secara administratif, tetapi belum tentu kompeten.

Namun, kritik terhadap praktik “meloloskan” mahasiswa harus tetap proporsional. Tidak setiap kelonggaran berarti pelanggaran standar, dan tidak setiap kesempatan tambahan berarti mahasiswa tidak layak lulus. Pendidikan adalah proses pembelajaran. Mahasiswa yang belum mencapai kompetensi semestinya memperoleh kesempatan memperbaiki diri melalui pembimbingan, remediasi, atau bentuk intervensi akademik yang dapat dipertanggungjawabkan. Persoalannya terletak pada batas antara memberikan kesempatan untuk mencapai standar dan menurunkan standar agar mahasiswa dapat melewatinya. Pada yang pertama, dosen dan lembaga menjalankan fungsi pendidikan; pada yang kedua, sistem berisiko mengubah makna kelulusan. Mahasiswa boleh dibantu untuk lulus, tetapi tidak semestinya dibantu sekadar untuk lolos.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang lulus dan lolos bukanlah pertanyaan untuk mencari siapa yang salah, melainkan tentang pendidikan tinggi seperti apa yang ingin kita bangun. Lembaga perlu berani menjaga standar, dosen perlu memberikan kesempatan tanpa kehilangan keberanian untuk menyatakan bahwa suatu capaian belum memenuhi standar, dan mahasiswa perlu memahami bahwa ijazah bukan sekadar tanda telah menyelesaikan studi, tetapi pengakuan atas kompetensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, mungkin sudah saatnya kita tidak hanya bertanya apakah mahasiswa sudah lulus, tetapi juga apakah ia memang layak lulus. Sebab lulus seharusnya lahir dari proses pendidikan yang jujur, adil, dan berintegritas, sementara lolos jangan sampai menjadi istilah lain untuk keberhasilan melewati standar yang sengaja dilonggarkan. Yang dipertaruhkan bukan hanya status mahasiswa sebagai lulusan, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap perguruan tinggi, kredibilitas dosen, dan masa depan lulusan itu sendiri.